Jakarta, Aktual.co — Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi langsung merilis kebijakan yang diklaimnya kebijakan pro rakyat. Kebijakan tersebut yakni Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Namun, program yang dinilai sebagian masyarakat merupakan program pencitraan Jokowi ini ternyata akan direalisasikan pada pekan depan, padahal program ini sudah dirilis beberapa bulan lalu.
Presiden Joko Widodo meminta para tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan persoalan itu. Pembagian KIS maupun KIP memang belum dilaksanakan sementara ini.
“Banyak orang bertanya kepada saya, mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar-nya. Katanya, ada pembagian ke masyarakat. Memang sampai saat ini program ini masih belum dibagikan. Kami masih menunggu proses penganggaran selesai,” kata Presiden di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat di Surabaya, Jumat (17/4).
Presiden lantas menceritakan latar belakang persoalan yang terjadi. Ketika awal terpilih menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah diputuskan. Pemerintah mengubah sejumlah prioritas anggaran sehingga perlu proses pada APBN Perubahan.
Perlu diingat, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa dana KIP dan KIS ini diperoleh dari CSR sejumlah perusahaan. Kendati demikian, sejumlah pembantu presiden lainnya membantah.
Rencananya, pemerintah akan membagikan 84 juta KIS dan 18 juta KIP. Sejauh ini, proses penggunaan anggaran, kata Jokowi, masih dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, penggunaan anggaran untuk program tersebut segera bisa dilakukan.
Artikel ini ditulis oleh:
