Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon memperlihatkan buku berjudul 'Berpihak Pada Rakyat' kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo saat peluncuran Buku berupa catatan kinerja Fadli selama menjadi salah satu pimpinan DPR yang ditulis sejak 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2017 di Press Room DPR, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/18). Dalam uku tersebut merekam mulai dari isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kriminalisasi para ulama, tuduhan makar terhadap kelompok aktivis, pengaduan korban penggusuran, pemutusan hubungan kerja, pembahasan RUU Pemilu, sampai polemik penerbitan Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) cukup efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang program ini diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan.

Menurut dia, program Keluarga Harapan mampu membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak. Dengan program yang saat ini didorong turut menjangkau kaum difabel dan lanjut usia ini, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

“Manfaat Program Keluarga Harapan juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI,” kata Bamsoet, Selasa (27/2).

Sementara program bantuan sosial Rastra yang dipandang transformasi dari Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) diyakini Bamsoet mampu mengurangi kemiskinan dan menjaga laju inflasi. Ia memastikan Beras Sejahtera memiliki kualitas lebih baik dibanding Raskin.

“Saya pastikan Beras Sejahtera yang diberikan tidak seperti program beras Raskin. Beras Sejahtera berkualitas medium dan sangat layak dikonsumsi masyarakat. Pelaksanaan proram Rastra sangat penting, karena naik turunnya angka kemiskinan dan inflasi, jauh lebih besar ditentukan komoditi makanan dibanding non makanan,” terang dia.