Jakarta, Aktual.com – Pengamat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno melihat rencana Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengadaan bus pada tahun 2018 dengan anggaran Rp 1 triliun dinilai tidak menjadi solusi bagi permasalahan trasportasi publik.
Berkaca dari pola pemberian sejumlah armada bus ke daerah di tahun tahun sebelumnya, ternyata tidak memberikan dampak yang berarti.
“Banyak kota yang sudah diberikan bus, namun justru sekarang belum dioperasikan karena kesulitan anggaran operasional. Bahkan, ada yang mangkrak akibat salah tata kelola operasional, seperti Gorontalo dan Manado. Halte dan bus sudah jadi bangkai hidup,” ujarnya kepada Aktual.com, ditulis Minggu (13/8).
Dengan kemampuan finansial kabupaten dan kota minim yang tidak lebih dari Rp 8 triliun tuturnya tidak mampu menopang program pemerintah pusat.
“Bantuan bus awal tahun ini saja hingga sekarang banyak kota akan mangkrak juga. Contoh, Kota Solo dapat bantuan 45 bus, tidak mampu operasikan juga sekarang, karena tidak ada dana operasional,” tuturnya.
Oleh karena itu sarannya; sebaiknya tidak perlu ada lagi program pembagian bus ke daerah, melainkan cukup diberikan dana operasional.
“Secara operasional, BPTD yang baru terbentuk di 25 wilayah dapat diminta untuk mengawasi penyaluran anggaran dan mengawasi operasional,” pungkas dia.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
