Jakarta, Aktual.com – Awalnya Tri Rismaharini cukup kaget walau sudah banyak yang membicarakan, bahwa dirinya akan menjadi seorang Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.
Dan Wali Kota Surabaya yang karib disapa Risma ini menerima amanat tersebut tidak sembarangan, karena ternyata ia telah memiliki gambaran luas mengenai apa yang akan dikerjakannya nanti.
Menariknya, Risma menonjolkan pemberdayaan bagi anak terlantar, fakir miskin, serta kaum disabilitas agar mandiri atau dengan kata lain tidak mengandalkan orang lain, apalagi selalu menengadahkan tangan minta bantuan akibat berkekurangan.
“Sebagaimana amanat Undang Undang, (demi) kemanusiaan, dan keadilan, fakir miskin dan anak-anak terlantar di bawah tanggungan pemerintah. Itu yang akan kami prioritaskan program pemberdayaannya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi dapat melakukan sesuatu,” tutur Risma dalam pemaparan program sebagai Menteri Sosial yang baru dari Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka Jakarta, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12).
“Kami akan perhatian, terutama anak terlantar, fakir miskin. Itu akan kami prioritaskan program pemberdayaannya,” ujar dia.
Posisi Risma saat ini adalah menggantikan Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap program penyaluran bantuan sosial (bansos) di era pandemi Covid-19.
Sehingga, dalam rangka memperbaiki kekacauan yang ditinggalkan Juliari, harus ditempuh cara cepat yang extra ordinary, mengingat perjalanan program bansos memang tidak boleh terhenti.
Segar dalam ingatan, Juliari adalah pengganti Mensos sebelumnya yaitu Idrus Marham, yang juga tersandung masalah korupsi dan masuk penjara menjalani hukuman karena terbukti bersalah di pengadilan.
Melihat apa yang ditinggalkan Juliari di tengah jalan, dalam kondisi penyaluran bansos yang masih ‘hangat-hangatnya’, Risma coba mengawali perbaikan dari sisi data penerima bantuan.
“Program kami adalah perbaikan data. Untuk data-data penerima bantuan kami akan kerja sama dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terkait data kependudukan (bagi calon penerima bansos),” terang Risma.
Ada keterlibatan perguruan tinggi juga dalam rencana kerja Risma, tentunya yang ada di setiap wilayah dimana bansos itu disalurkan.
Peran akademisi dinilai Risma penting dalam implementasi di lapangan, untuk melihat bagaimana output sekaligus melakukan evaluasi apabila ada yang tidak berjalan dengan semestinya.
“Karena menurut saya akan baik kalau melibatkan perguruan tinggi dalam implementasi di lapangan. Output (hasil kerja) dapat dilihat serta dievaluasi bersama,” paparnya.
Dengan program berbasis pemberdayaan, artinya bersinggungan kuat dengan ekonomi masyarakat.
Wajar jika ke depan, Kemensos di bawah Risma nantinya bakal bekerjasama dengan kementerian lain seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian perdagangan (Kemendag), hingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Risma melihat pemberdayaan terhadap para ibu rumah tangga termasuk krusial, sehingga pelibatan koperasi dianggap sangat diperlukan guna mendukung program pemberdayaan tersebut.
“Saya ingin memberdayakan ibu-ibu (para ibu rumah tangga) lewat koperasi di tingkat kecamatan hingga kelurahan,” imbuhnya.
Satu hal yang tak dilupakan Risma adalah masalah kesehatan, dimana sekarang bansos memang diarusutamakan demi membantu rakyat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.
Apabila rakyat sehat, tentunya program pemberdayaan meningkatkan taraf hidup serta perputaran roda perekonomian rakyat juga dapat berjalan dengan baik.
“Kami akan bekerja sama dengan Kemenkes (Kementerian kesehatan) untuk mengelola kesehatan yang dapat menjadi hak setiap warga terutama yang menyandang permasalahan sosial,” ucapnya.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
