Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio saat diskusi forum legislasi dengan tema Perlukah Penyederhanaan Target Prolegnas Memasuki Tahun Politik? di press room DPR, Jakarta, Selasa (8/8). Pertama DPR yang menyepakati Prolegnas tentunya setelah ada pembicaraan dengan pemerintah, yang kemarin sekitar 49 di awal tahun 2017, mungkin sekarang tinggal 40 dan masih ada beberapa yang sudah disahkan, termasuk pemilu, pembukuan, kebudayaan persitek dan lainnya dan itu banyak terakhir kemarin dan berarti sudah tinggal 40. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dengan ditolaknya proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel, harus menjadi momentum Indonesia.

Dengan langsung bersikap membuat blok baru yang lebih dan mengembalikan kesadaran dunia tentang ketidakadilan global yang terus dipelihara terhadap masyarakat Palestina selama ini.

“Ditingkat itu, Indonesia sebetulnya kalau berani harus mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan pada komposisi pemain-pemain global termasuk dalam keamanan PBB,” kata Fahri saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut dia, tidak ada halangan sama sekali bagi Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena, Indonesia mewakili kelompok yang belum terwakili di dewan keamanan itu.

“Negara-negara besar di DK PBB itu, tidak ada yang berlatar Islam. Sementara Indonesia, Turki, Saudi harusnya mengambil inisiatif untuk masuk supaya tatanan dunia ini bisa lebih adil, terutama karena ada ketidakadilan global kepada umat Islam,” sebut politikus PKS itu.

“Ketidakadilan kepada Palestina dan Al Aqsa, tidak bisa dianggap sebagai murni persoalan kebangsaan, tapi juga ada soal agama. Karena di dalam Palestina itu ada warisan agama yang dirampas secara sepihak, teraniaya terus menerus,” pungkasnya.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS