Awal Keributan
Penggebukan ini berawal dua unjuk rasa yang bersamaan di depan Kantor DPRD Sumut. Selain Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan, terdapat pula unjuk rasa ‘tandingan’ yang justru pro Jokowi yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pecinta NKRI.
“Kita minta Jokowi-JK bertanggung jawab atas pelemahan rupiah saat ini,” kata Hendro Boang Manalu dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa di lokasi unjuk rasa.
“Jokowi- JK jika tidak mampu menerbitkan kebijakan yang pro terhadap ekonomi rakyat. Untuk itu segera turun sebelum 2019,” tambahnya lagi.
Dua unjuk rasa ini pun menimbulkan kericuhan di antara dua kubu.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (19/9) kemarin. Mereka memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Alasannya, Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.
“Kita meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal,” ujar Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut.
Lebih lanjut, massa mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang efektif dan pro terhadap kebutuhan masyarakat, serta martabat bangsa dalam hal melemahnya kurs rupiah.
HMI juga menolak dan mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah, terkait tenaga kerja asing pada Perpres No 72 tahun 2014, tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap cacat secara hukum dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Aksi mahasiswa ini ditanggapi oleh anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. “Sepanjang tujuan untuk kebaikan bangsa saya sepakat. Penegakan hukum juga harus secara adil, dalam pengelolaan bangsa yang masih banyak kekurangan,” kata Sutrisno diatas mobil komando mahasiswa.
“Tugas kita bersama untuk mengingatkan para penyelenggara pemerintah dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas terhadap aksi kami apresiasi dan mari kita kawal tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi,” sambungnya.
Perlu diketahui, dalam aksi unjuk rasa sempat terjadi aksi bakar ban bahkan sempat terjadi aksi dorong-dorongan saat demonstran memaksa masuk kedalam Gedung DPRD Sumut.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
