Proyek Infrastruktur Dipaksakan Padahal Dananya Tidak CUkup

Jakarta, Aktual.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan kinerja Kementerian Keuangan belum optimal dalam mendorong penerimaan negara. Bahkan tidak ada pembenahan yang berarti yang dilakukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sekjen FITRA, Yeni Sucipto mengungkapkan bahwa kebijakan Tax Amnesty malah memperburuk penerimaan perpajakan, pemerintah telah terlena dengan kesibukan Tax Amnesty sehingga banyak potensi pajak yang hilang.

“Kebijakan Tax Amnesty tak memicu pemerintah untuk membenahi sektor pajak. Di sisi Minerba sendiri kita kehilangan Rp135 hinga Rp150 triliun setiap tahun,” ujar Yenny di Kawasan Cikini Jakarta, Minggu (18/12).

Kemudian lanjutnya, terdapat sekitar 60 persen perusahan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti, hal ini telah menjadi temuan BPK, namun sesalnya, tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Keuangan.

Sementara melihat kondisi begitu, dia mencemaskan keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur namun tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai. Dan pada akhirnya dana pembangunan infrastruktur tersebut diperoleh melalui utang.

“Ini menjadi kegelisahan kita bahwa pemerintah memaksa melakukan pembangunan proyek infrastruktur, padahal dananya tak cukup. Lalu apa yang terjadi? pemerintah melakukan pinjaman dan BUMN juga diarahkan untuk berhutang,” tandasnya.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka