Jakarta, Aktual.com — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pembangunanya diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Khususnya terkait dengan perizinan dan efisiensi proyek yang bernilai Rp 79 Triliun tersebut.
Kritik proyek yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut dijawab oleh Istana Negara.
“Setelah ‘groundbreaking’ pelaksanaan proyek kereta cepat, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1).
Ia menyebutkan seharusnya kementerian terkait apakah itu Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK juga merespon adanya tanggapan atas proyek itu.
Ia menyebutkan meskipun dalam beberapa hari terakhir Presiden melakukan lawatan keluar negeri dan daerah, Presiden terus mengikuti perkembangan isu terkini termasuk proyek KA cepat.
Menurut dia, Presiden memutuskan pelaksanaan proyek KA cepat itu setelah mendapat masukan dari menteri-menteri terkait.
“Di tengah-tengah keputusan itu kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, misalnya, soal perizinan,” tuturnya.
Johan menyebutkan Presiden terus-menerus melakukan evaluasi atas proyek itu. “Mungkin nantinya ada rapat yang membahas soal itu,” katanya.
Ia menyebutkan pelaksanaan proyek KA cepat Jakarta Bandung bukan keputusan yang ditetapkan dalam waktu seketika, tetapi melalui proses yang panjang.
“Yang saya dengar proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, termasuk Amdal, misalnya, itu kan dibicarakan sejak enam bulan lalu,” ujarnya.
Menurut dia, jika kemudian setelah “groundbreaking” ada suara-sauara yang berbeda, tentu itu masukan buat Presiden.
“Itu masukan buat Presiden, ya tentu kemudian Presiden akan menanyakan kembali ke menteri terkait,” kata Johan Budi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
