Jakarta, Aktual.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno semakin tertutup kepada publik terkait proyek pembangunan kereta cepat yang tidak visible.
Sikapnya yang memilih bungkam semakin menyulut polemik di masyarakat dan menuai rasa kekecewaan publik atas kebijakan pemerintah terhadap proyek yang dibiayai melalui utang ke China tersebut.
“Sudah ya sorry,” kata Rini sambil berlalu pergi setelah sedikit bicara terkait Penandatangana Kerjasama Kredit Modal Kerja PT Garuda Indonesia, lalu meninggalkan kerumunan wartawan dengan pertanyaan up date kereta cepat, di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (24/2).
Diketahui bahwa proyek kereta cepat telah menuai polemik di masyarakat, mulai dari proses pembiayaan yang tidak transparan, pengambilan kebijakan tanpa kajian, keterlibatan sejumlah perusahaan pengembang properti, hingga diisukan orang terdekat Menteri Rini berinisial OS turut bermain atas proyek tersebut.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono bahwa dalam pengambilan kebijakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km yang menelan biaya USD5,5 miliar, Presiden Jokowi mendapat tekanan dari oknum berinisial OS.
Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa OS merupakan orang yang turut melakukan pendanaan terhadap kebutuhan Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
“Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN,” ungkapnya dalam diskusi yang diselengarakan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jakarta, Kamis (11/2).
Saat itu Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menyinggung soal keluarga pejabat yang ikut campur dalam proyek kereta cepat tersebut.
“SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY,” tutur Arief.
Sebelumnya, SBY angkat bicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui media Youtube yang diunggah pada Jumat (5/2) lalu.
Dalam video wawancara berdurasi 17 menit 24 detik itu, SBY meminta pemerintah menjelaskan ada atau tidak keluarga pejabat ikut berbisnis dalam proyek kereta cepat.
“Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada itu,” ujar SBY dalam wawancara tersebut.
“Kalau ada keluarga pejabat yang ikut
berbisnis jelaskan saja ada, siapa, company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa,” sambung SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
