Jakarta, Aktual.com – Sepanjang sejarah republik ini belum pernah ada pemerintahan yang sekasar ini dalam menjual negara. Sekarang kita menyaksikan di depan mata secara telanjang pemerintah menjalankan neoliberaliame secara membabi buta.
Pemerintah memerintahkan BUMN untuk menjual infrastruktur yang telah dibangun dengan dana APBN. Meskipun hanya memberi contoh jalan tol, namun cakupan infrastruktur secara keseluruhan meliputi infrastruktur transportasi dan non transportasi termasuk bandara, pelabuhan, kilang minyak, kapal, pembangkit listrik dll, semua diminta dijual ke swasta dan asing.
Jokowi menjalankan teori neoliberalisme yang belum pernah diterapkan dalam sejarah Indonesia dan juga belum pernah dijalankan negara manapun di dunia. (Baca: Jokowi Jual BUMN)
Infrastruktur adalah barang publik (public goods) yang tidak boleh dikuasai oleh swasta atau asing. Infrastruktur menurut konstitusi indonesia tidak boleh dikelolah dalam sistem komersial yang urusannya hanya untung rugi. Jika pemerintah menyerahkan infrastruktur pada swasta maka tamatlah nasib rakyat Indonesia.
Lagipula penjualan infrastruktur merupakan ajang bagi oligarki dalam mencopet aset negara untuk memperkaya diri dan kroninya. Jika jokowi melakukan penjualan barang publik di tangan BUMN tersebut maka pemerintah telah membiarkan para maling akan melahap aset negara seperti bagaimana penjualan indosat, penjualan kapal pertamina, dan aset aset strategis negara lainnya.
Neoliberalisme yang dijalankan Jokowi ditengah sistem politik yang korup akan menjadi neomaling. Aset aset negara akan menjadi jarahan oligarki yang berkuasa dalam menopang politik mereka menuju 2019 mendatang.
Padahal penggunaan dana pajak untuk membangun infrastruktur tersebut belum cukup transparan dan akuntabel. Sejak awal pembangunan infrastruktur menjadi ajang bancakan elite penguasa, para taipan di sekitar kekuasaan.
Bayangkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam membangun infrstruktur dari 2014 -2017 mencapai hampir Rp. 1000 triliun. Tapi faktanya mana infrasttuktur yang sudah jadi?
Pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan pebangunan hingga pengelolaannya menjadi arena korupsi oligarki penguasa yang menjadikan pemerintahan jokowi sebagai tambang untuk menumpuk kekayaan.
Dua tahun setengah pemerintahan ini menunjukkan suatu sistem pembangunan campuran neoliberalisme dan neomaling.
Ditulis Oleh: Salamuddin Daeng
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
