Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy berpendapat ada berbagai masalah di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pertama, lantaran proyek reklamasi 17 pulau belum mengantongi kajian lingkungan hidup. Jika belum kantongi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), kata dia, bagaimana proyek ini bisa berjalan.

Masalah kedua, dia melihat motif dijalankannya proyek reklamasi adalah lebih ke persoalan properti residensial (tempat tinggal) yang terkait erat dengan persoalan security (keamanan).

“Jadi persoalan pertama tadi yakni lingkungan hidup terkait dengan masalah kedua ini. Karena persoalan properti residensial dan amdal terkait security juga,” ujar dia, kepada Aktual.com, di Jakarta, Rabu (2/9).

Dari persoalan security ini, lanjut dia, muncul masalah lain. Yakni kekuatan pengamanan di pantai yang tentunya akan berbicara soal badan keamanan laut. Sedangkan, ujar dia, jika dilihat saat ini kekuatan pengamanan pantai Indonesia masih lemah.

“Kita belum bisa ngomong apa-apa soal keamanan laut. Ini nanti akan terkait dengan badan keamanan laut dan angkatan laut seperti apa. Sedangkan di Selat Malaka saja kita ngga bisa apa-apa menanganinya,” kata dia.

Menyambung soal eksklusifitas, ujar dia, di tengah security yang masih bermasalah terkait soal uang, orang, dan barang, maka berbagai masalah lain akan muncul di situ.

“Dampaknya bisa luar biasa yang tidak terantisipasi. Anda bisa any time, any where pergi begitu saja dari situ,” ujar dia.

Persoalan ekslusifitas, kata dia, juga bisa memicu permasalahan lain yang lebih besar, yakni kecemburuan sosial. Menurut dia proyek reklamasi ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan oleh pemerintah di DKI Jakarta sangat ditentukan oleh swasta atau pemodal.

Jika perencanaan pembangunan ada di tangan pemodal, lanjut dia, maka posisi rakyat banyak di proyek ini adalah menjadi korban.

“Artinya telah terjadi kegagalan pembangunan yang dimulai dari perencanaan apalagi pelaksanaan. Jujur saja saya ngga ngerti cara berfikir Pemerintah Provinsi DKI bagaimana,” ucap dia.

Saat ditanya, apakah percaya proyek reklamasi Teluk Jakarta akan jadi solusi mengatasi permasalahan di Jakarta seperti banjir dan kepadatan penduduk, Noorsy menjawab tidak.

Sebab menurut dia pemukiman di pulau-pulau reklamasi justru akan menimbulkan masalah pada ekslusifitas. Yang artinya tidak mengatasi masalah pada ketimpangan ekonomi masyarakat di Jakarta.

Jika tidak berhasil mengatasi masalah pada ketimpangan, kata dia, artinya ‘gini ratio’ tinggi. “Jika anda tidak berhasil menekan gini ratio, itu artinya anda sesungguhnya sedang menyulut sumber keresahan sosial. Tinggal tunggu waktu saja untuk meledak,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS