Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. ANTARA FOTO/Agus Suparto/pras/ama/16.

Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan bahwa pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak akan menjadi persoalan jika pelaksanaannya dilakukan secara proporsional.

“Sebenarnya proses pembangunan ini pasti tidak akan terjadi penolakan masyarakat kalau proses pembangunan itu dilakukan memang tanpa mendegradasikan kepentingan pihak lainnya,” kata Enny, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/4).

“Artinya kalau proses pembangunan itu menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan sebagian pihak maka proses pembangunan itu tidak akan menimbulkan polemik, itu kata kuncinya,” tambah dia.

Untuk menciptakan agar tidak gaduh, sambung Enny, tentu diperlukan adanya grand desain yang komprehensif dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mengakomodir semua kepentingan sehingga pembangunan ini mencapai yang namanya tujuan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif.

“Sementara yang dilakukan sekarang ini adalah bagaimana kemanfaatan optimalnya dalam hal reklamasi seolah-olah hanya diterjemahkan untuk pembangunan properti saja, padahal sumber penggerak ekonomi itu tidak hanya properti,”sebut dia.

“Bagaimanapun tidak dapat dinafikan namanya properti kapital intensi yang bisa mengakses hanyalah golongan pemodal besar, dan multiplayer efeknya juga tidak bisa seoptimal lainnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang