Malang, Aktual.co — Keputusan Menpora Imam Nahrawi, membekukan PSSI ternyata menuai reaksi dari Komisi X DPR RI. Pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah tersebut semakin menguat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, mengatakan, mayoritas anggota Dewan dari seluruh fraksi di Komisi tersebut, sudah membentuk Pansus.
“Hasil pembicaraan memang terbesit pembentukan Pansus,” kata Ridwan kepada Aktual.co, pada Minggu (19/4), di Malang, Jawa Timur.
Namun demikian, sebelum keputusan Pansus direalisasikan, Dewan akan melakukan lobi kembali terkait pakta integritas yang sudah disepakati pada tanggal 26 Maret lalu dengan Kemenpora.
“Kita akan lobi kembali, kalau itu tidak bisa dilaksanakan kita akan melakukan lainnya,” imbuhnya.
Untuk menghindari sanksi dari FIFA, Ridwan juga menyarankan kepada PSSI agar melobi FIFA, supaya sanski tidak dijatuhkan.
“Kalau ada sanksi ini malah merugikan masyarakat,” tegas Ridwan.
Di kesempatan yang sama, Politisi dari Golkar ini menyebut, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menjadi ‘biang kerok’ permasalahan tersebut, hingga Menpora menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan.
“18 tim boleh ikut sesuai pakta integritas yang ditandatangani Direktur ISL dan Menpora itu, tapi kenapa Menpora tidak menepati,” urainya kembali menjelaskan.
Karena BOPI tetap bersikukuh menyatakan Arema dan Persebaya tidak layak ikut liga ISL itulah, kata ia, yang mengakibatkan Menpora menjatuhkan sanksi pembekuan.
Ridwan menambahkan, anggota Dewan bakal melakukan kordinasi dengan fraksi dan akan melakukan rapat internal membahas pembekuan PSSI tersebut.
“Kita akan rapat untuk mengambil langkah,” ucapnya lagi.
Selain itu, kata ia, para Wakil Rakyat ini juga bakal meninjau dasar hukum BOPI. Pasalnya, sebagai Lembaga Independen Auditor Olahraga Profesional, BOPI dinilai masih terikat dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Kalau independen kenapa bertanggungjawab kepada Menpora,” bebernya.
Menukil peraturan Pemerintah era Presiden SBY, Politisi Golkar ini menegaskan bahwa BOPI harus bekerja secara profesional tanpa adanya desakan dari pihak lain.
“Selama ini 18 klub itu baik-baik saja, tiba-tiba muncul seperti ini,” katanya lagi.
Sebagai auditor olahraga profesional, BOPI harusnya tidak menyorot masalah sepakbola saja, melainkan cabang lainnya yang masuk kategori profesional.
“BOPI ini kemarin-kemarin mana? Kok baru sekarang muncul dan membikin ulah hingga sampai seperti ini,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
