Jakarta, Aktual.com — Kementerian BUMN menepis anggapan bahwa TNI Angkatan Udara menolak penggunaan kompleks Lanud Halim Perdanakusuma untuk dijadikan stasiun pemberhentian kereta cepat Jakarta – Bandung. Yang ada, atasan TNI AU justru menyampaikan dukungannya atas proyek tersebut secara tertulis.
“Kami sudah menerima surat, bahwa tidak keberatan dalam rangka menggunakan daerah Halim sebagai stasiun. Surat dari TNI AU saya rasa disampaikan kepada Panglima TNI dan ditembuskan ke Kementerian Pertahanan dan lain-lain,” kata Staf Ahli Kementerian BUMN, Sahala Lumban Gaol dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/2).
Meski pihak TNI AU tidak keberatan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut. PT KCIC akan membicarakannya secara internal langsung dengan Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dan pihak TNI AU.
“Ini masih internal discussion, jadi belum ada suatu keputusan yang pasti mengenai ini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan TNI AU tentu dengan Menhan dan instansi terkait. Jadi jangan terlalu cepat kita mengatakan bahwa TNI AU menolak, jangan dulu,” jelas Sahala.
Sebelumnya, Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto kepada wartawan mengungkapkan wilayah Lanud Halim Perdanakusuma yang akan dijadikan stasiun kereta cepat, merupakan wilayah strategis TNI AU.
TNI AU mengajukan surat keberatan pembangunan tersebut kepada Panglima TNI melalui surat bertanggal 20 Januari 2016. Sebagai alternatifnya, TNI AU menawarkan penggunaan lahan milik TNI AU di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin menyarankan pelaksana proyek kereta cepat Jakarta – Bandung mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 hektar dari delapan hektare yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu.
Artikel ini ditulis oleh:
