Solidaritas Perempuan (SP) melihat pemerintahan Jokowi / JLK belum berhasil menerjemahkan reforma agraria yang sesungguhnya. Program Nawacita nyatanya tidak bisa menjawab persoalan perempuan atas Reforma Agraria.

Yogyakarta, Aktual.com – Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan, PT Perkebunan Nasional siap mengambil peran dalam program Reforma Agraria, yang aturannya tengah digodok Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Jika berperan, PTPN harus diposisikan sebagai institusi pemerintah yang akan ditarget menjadi TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria),” ujar Kepala Departemen Advokasi dan Kebijakan Seknas KPA Indonesia Yahya Zakaria kepada Aktual, Sabtu (22/4).

Penguasaan atas TORA, kata dia harus dipastikan dulu mana yang secara eksisting tumpang tindih klaim dengan garapan warga, mana yang terlantar serta mana yang telah habis Hak Guna Usaha-nya.

Seluruh tanah dengan kriteria tersebut harus diredistribusi ke masyarakat, sehingga peran pihak swasta maupun BUMN seperti PTPN bukanlah sebagai bisnis, “Melainkan mendukung perombakan struktur agraria yang timpang.”

Yahya membenarkan bahwa dalam berbagai sengketa lahan di sejumlah daerah, masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani kerap dihadapkan dengan PTPN selaku aktor dibalik konflik, selain dengan Perum Perhutani.

Artikel ini ditulis oleh:

Nelson Nafis
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS