Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kanan) memimpin rapat yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri), di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (1/11/2017).Rapat tersebut membahas upaya pengurangan jumlah penderita stunting (bertubuh kerdil akibat kekurangan gizi) di Indonesia. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Politisi Gerindra, Habiburokhman menantang dua politisi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung untuk mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang merasa tidak bersalah, sebagaimana disebutkan oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) dalam sidang lanjutan kasus tersebut.

Ia berpendapat, keduanya bisa saja berperan aktif dengan datang langsung ke KPK tanpa menunggu harus dipanggil dulu untuk dimintai keterangan.

“(Mereka yang) berkepentingan memperjelas ini kenapa nama saya disebut. Bisa dengan aktif langsung datang ke KPK, memberi keterangan atau mengokfirmasi ke yang bersangkutan,” ucap Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (24/3).

Namun demikian, Ketua Bidang Hukum DPP Gerindra ini beranggapan, KPK tidak perlu menunggu bola jika memang kedua politisi yang disebut Setnov menerima tak berperan aktif dalam pengungkapan kasus ini.

Menurut Habiburokhman, KPK dapat menindaklanjuti ucapan Setnov di sidang yang diadakan pada Kamis (22/3) lalu.

“Hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan. Saya pikir keterangan Novanto tak boleh diabaikan begitu saja. Harus dibuktikan. Yang memiliki kewajiban menindaklanjuti adalah KPK. Kewajiban utama,” tegasnya.

Sebagaiimana diketahui, Setnov menyebut mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung telah menerima aliran dana korupsi e-KTP sejumlah USD 500 ribu.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan