Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait beredarnya beras oplosan dipasarkan. Ia mendukung Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
“Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan usai rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun mendorong Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian, agar jangan ragu mengungkap siapa saja orang orang yang terlibat dalam kasus beras oplosan ini.
“Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut, harus langsung ditindaklanjuti. Di proses secara hukum dan jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” tegasnya.
Selain itu Puan menegaskan, DPR akan terus mengawasi terkait kasus beras oplosan, yang merugikan masyarakat. Terutama oleh Komisi IV DPR RI.
“DPR tentu akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR, untuk ikut menindak lanjuti terkait dengan hal itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Satgas Pangan Polri terus menyelidiki kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras oleh sejumlah produsen. Diketahui penyidik akan memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg.
“Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf saat dikonfirmasi, Selasa, (15/7/2025).
Tak hanya itu, Menteri Pertanian (Memtan) Andi Amran Sulaeman mengungkap temuan mencengangkan. Sebanyak 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Dan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 100 triliun per tahun.
“Ini seperti menjual emas 18 karat tapi dibilang 24 karat. Padahal harganya jelas beda. Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun,” kata Amran, dikutip Senin, 14 Juli 2025.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
