Menko PMK Puan Maharani (tengah) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) saat Rapat Koordinasi (Rakor) menjelang Asean Games di kantor PMK, Jakarta, Rabu (31/8/2016). Rakor Tingkat Menteri yang dihadiri Menpora dan Mendagri membahas persiapan penyelenggaraan Asean Games pada tahun 2018. AKTUAL/MUNZIR

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, meminta persiapan ajang Asian Games 2018 harus dikebut untuk mengejar waktu yang semakin dekat.

Namun demikian, percepatan ini juga disebutnya tetap mengedepankan akuntabilitas. Ia pun menyatakan akan membentuk sebuah Badan Layanan Umum (BLU) untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam percepatan persiapan pesta olah raga terbesar di Asia ini.

“Karena ini tinggal 17 bulan lagi, maka harus buat BLU namun di sisi lain juga harus tetap menjaga akuntabilitas keuangan,” ujar Puan Maharani usai rapat persiapan Asian Games 2018 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/3).

Teknis pelaksanaan pembentukan BLU ini, lanjutnya, akan didampingi sejumlah lembaga terkait. Pendampingan intensif ini akan melibatkan mulai dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Keuangan.

Beberapa lembaga di atas juga diikuti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta panitia Asian Games atau Inasgoc. Pendampingan ini sendiri terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan melalui mekanisme BLU.

“Kalau semua pekerjaan lelang kan tak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kita minta mana-mana saja yang mendesak dan urgen sehingga harus memakai mekanisme BLU,” jelas Puan.

Di sisi lain, lanjut Puan, BLU hanya akan mengerjakan hal-hal yang bersifat mendesak dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Sehingga badan ini nantinya tidak akan mengerjakan semua program yang berkaitan dengan persiapan Asian Games 2018.

“Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgen tak usah pakai BLU. Nah, apa saja yang masuk mendesak ini, maka harus dikaji,” ucapnya.

Puan sendiri sangat menginginkan penyelenggaraan Asian Games juga disertai dengan akuntabilitas. Menurutnya, aspek ini sangat penting dalam setiap program yang akan dijalankan pemerintah.

“Jangan sampai setelah Asian Games lalu jadi masalah. Atau akuntabilitas malah menyandera dan bermasalah,” ucap Puan.

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Presiden Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Eric Thohir.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS