Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan hubungan pemerintah dengan DPR belakangan sudah semakin kondusif. Kondisi demikian berbeda dengan sebelumnya, khususnya paska Pilpres 2014 hingga semester I/2015 pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Ia menyatakan demikian sejalan dengan munculnya wacana kocok ulang pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Wacana mengemuka setelah PAN menyatakan bergabung ke pemerintah, ditambah dengan pelaporan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
Peluang dilakukannya kocok ulang pimpinan dan AKD DPR RI memang sangat terbuka lebar. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Misalnya, bisa saja tiba-tiba Presiden Jokowi meminta partai pendukungnya agar tidak mendorong kocok ulang.
“Pemerintahan Jokowi sekarang tidak mendapatkan tantangan keras dari DPR. Jokowi juga sudah mulai enjoy. Bisa saja Jokowi akan menjaga ini, agar tidak melakukan kocok ulang,” ucapnya belum lama ini, ditulis Senin (14/9).
Disinggung pula bagaimana adanya anggota di internal partai pendukung pemerintah yang justru berseberangan dengan setiap kebijakan pemerintah. Kondisi politik demikian, ia menganalogikan sebagaimana berlaku dalam teori komunikasi politik.
“Jokowi pasti tidak lupa, pengkritiknya dari dalam juga. Ada teorinya dalam komunikasi politik itu, (lebih baik) setan yang sudah dikenal daripada setan yang tidak dikenal,” jelas Hendri.
Mengenai dugaan adanya agenda tersembunyi PDIP, sebelumnya disampaikan politisi Demokrat Ruhut Sitompul, ia kembali menekankan pentingnya berlaku cermat dalam menghadapi situasi politik. Dimisalkan, Puan Maharani dipersiapkan menjadi Ketua DPR dalam wacana kocok ulang pimpinan DPR.
Secara pribadi, apabila dihadapkan pada dua pilihan sulit tersebut, Hendri akan memilih kursi DPR daripada kursi menteri. Alasannya sederhana, di kabinet bisa saja sewaktu-waktu terkena reshuffle sementara di DPR tidak.
“Saya kalau jadi Puan akan pilih DPR karena kemungkinan reshuffle kecil. Toh sudah merasakan jadi menteri, kekuasaan di DPR juga lebih besar,” tutup Hendri.
Artikel ini ditulis oleh:
