“Saya tidak memperhatikan begitu dalam sebetulnya isu ini. Tapi kalau melihat kasusnya, ada dua kemungkinan dapat terjadi,” ujar Zainal menambahkan.
Zainal mengatakan, ada kemungkinan Kementan memanipulasi data atau memang ada indikasin perilaku koruptif dalam masalah tersebut. Semuanya bisa saja terjadi karena pangan memang sangat potensial untuk dimainkan.
Hal senada dikemukakan Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch ( ICW), Firdaus Ilyas. Ia mengatakan, bahwa kejadiannya ini harusnya diivestigasi secara komprehensif lagi. Pasalnya, data yang sempat diklaim Kementan berbanding terbalik dengan data yang absah dari BPS.
“Kalau dikatakan metodenya yang berbeda, kan yang di-sampling dan disurvei itu sama. Apalagi untuk data nasionala, BPS itu kan dibentuk oleh Undang-Undang (UU), memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data per instansi dan menjadi pusat data untuk nasional. Data BPS data official loh,” tegas Firdaus, Rabu (24/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
