Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Fariz Fachryan, sangat menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan membeberkan nama menteri yang diberi tanda merah saat perekrutan para calon menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi).
“Ini sangat mengecewakan lantaran KPK menutupi mengenai orang-orang yang berpotensi terlibat kasus korupsi,” ujar Faris kepada Aktual.co, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Faris, sikap lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu terkesan menutup-nutupi untuk diketahui publik. Padahal, sambung dia, dengan sikap terebut akan menimbulkan spekulasi dari masyarakat. “Tentu hal-hal yang seperti ini harus dihindarkan oleh KPK,” tegasnya.
Lebih jauh Faris mengatakan, Jika pun lengaga Adhoc ini hanya memberi masukan kepada Jokowi untuk menentukan menteri yang tidak terlibat dalam kasus korupsi, Seharusnya hasil pemelusuran tersebut dilaporkan secara terbuka kepada publik. “Agar kemudian masyarakat dapat memberi penilaian,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya berharap agar proses pengembangan kasus yang pernah melilit para calon menteri yang direkomendasikan presiden Jokowi untuk segera diungkap.
“Tapi kami tetap berharap agar pengembangan kasus tidak berhenti pada aktor intelektual terutama kasus yang melibatkan calon-calon menteri,” demikian Faris.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku kesulitan mengingat siapa saja nama-nama yang diberikan tanda merah, dan kuning oleh pihaknya. Pasalnya jumlah nama menteri yang diajukan Jokowi terbilang banyak, yaitu sekira 80 orang.
“Saya hitung-hitung itu jumlahnya hampir 80 semua. Jadi saya kesulitan mengingat mana saja nama yang saya berikan merah, dan kuning,” kata Abraham Samad dikantornya, Jakarta, Senin (27/10).
Meski begitu, Abraham berjanji ajan membeberkan siapa saja nama-nama tersebut. Dalam waktu satu sampai dua hari ke depan, KPK akan menelisik kembali nama menteri yang masuk dalam tanda peringatan tersebut. “Mungkin dalam waktu dekat saya bisa lakukan itu. Kalau hari ini saya belum memeriksa ulang. Karena saya perlu membuka arsip KPK kembali,” ujarnya.
Abraham enggan menyebut salah satu nama menteri yang masuk dalam catatan merah. Dikonfirmasi soal Rini Soemarno, Abraham mengaku tak ingat. “Saya kurang ingat. Karena ini ada konsekwensi dengan hukum. Jadi saya tidak bisa menerka-nerka,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
