Petugas mengamati alat berat yang sedang meratakan rumah dinas para pensiunan PT KAI di Jalan Bungur Besar, Kompleks PJKA, Senen, Jakarta, Kamis (14/4/2016).PT Kereta Api Indonesia (KAI) merubuhkan bangunan di tanah seluas 60.930 m2 tersebut untuk kemudian akan digunakan sebagai tempat parkir kereta api.

Jakarta, Aktual.com – Puluhan korban penggusuran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Mereka memgadukan nasibnya setelah pada Senin (11/4) lalu rumahnya diratakan oleh backhoe atas perintah Ahok.

Aktivis sosial, Ratna Sarumpaet mendesak pihak DPRD yang diwakili oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi untuk membahas kehidupan korban penggusuran tersebut agar mereka tidak lagi terlantar.

“Dibahas jangan dibiarin dong, emang mereka sampah,” pinta Ratna.

Ratna juga menambahkan, Ahok sebagai Gubernur telah bertindak di luar tugas jabatannya, yakni mengayomi seluruh warga. Ahok tak hanya melakuka penggusuran semena-mena namun juga telah memandang warganya sebagai objek yang hina.

“Melihat mereka bukan sebagai orang miskin tetapi sebagai musuh. Warga yang tinggal di perahu seolah dilarang untuk menginjak darat,” tambah dia.

Senada dengan Ratna, Edi meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menghentikan penertiban di Pasar Ikan dan Akuarium dan segera mencarikan lokasi rusun yang lebih dekat jaraknya bagi warga.

“Ini kesewenang-wenangan pemerintah. Jangan ada pergerakan apa apa disana. Pemerintah jangan ditaruh di Rawa Bebek itu jauh sekali. Penertiban ini tolong dihentikan,” sambung Pras.

Pras menekankan, kendati pemukiman di Pasar Ikan dan Kampung Akuarium itu kumuh dan perlu penataan namun, bukan berarti proses penataan boleh dilakukan tanpa dialog.

“Jakarta memang butuh tata ruang yang baik tetapi, tata ruang yang baik tetapi, Jakarta juga butuh komunikasi yang baik,” tutup Pras.

Artikel ini ditulis oleh: