Jakarta, aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang tengah mengendap di Bank Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, Pramono menekankan, dana tersebut bukan “parkir” tanpa tujuan, melainkan disiapkan untuk lonjakan pembayaran di akhir tahun anggaran.
“Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%! Tapi memang Jakarta ini, pola pembayarannya cenderung melonjak di akhir tahun,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menjelaskan bahwa dana mengendap itu bukan dimaksudkan untuk memperoleh bunga bank, tetapi karena adanya pola akselerasi pembayaran di triwulan terakhir tahun anggaran.
“Kami pastikan, tingginya dana Pemda di bank bukan karena intensi mencari keuntungan. Ini semata-mata karena pola belanja yang meningkat tajam di triwulan IV,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10).
Michael menjelaskan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI biasanya meningkat pada bulan November, dan menurun di Desember karena pencairan anggaran meningkat signifikan menjelang tutup tahun.
“Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun, sementara Desember 2024 naik menjadi Rp18 triliun,” ungkapnya.
Michael menambahkan, perlambatan belanja di triwulan II dan III tahun ini terjadi karena penyesuaian program quick wins dalam APBD Perubahan 2025, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Ia menyebut, Gubernur Pramono telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pemprov DKI mendorong belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan publik, dan ikut mengakselerasi perekonomian nasional,” jelas Michael.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa total dana mengendap di rekening kas daerah seluruh Indonesia mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
Purbaya menyoroti bahwa sebagian dana daerah justru disimpan di bank-bank di Jakarta, bukan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, sehingga menghambat perputaran ekonomi di wilayah asalnya.
“Daerahnya taruh di bank pusat seperti di Jakarta. Akibatnya, bank daerahnya enggak bisa muterin uang itu untuk kredit ke pelaku usaha di daerah. Harusnya biar uangnya berputar di wilayahnya sendiri,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, Senin (20/10).
Menanggapi hal itu, Pemprov DKI memastikan akan mengoptimalkan penyerapan anggaran pada triwulan IV 2025, sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar kas daerah tidak terlalu lama mengendap.
“Kami pastikan, hingga akhir tahun, serapan APBD DKI akan meningkat tajam sesuai kebutuhan pembayaran proyek dan program prioritas,” tegas Michael.
Dengan realisasi belanja yang masif di akhir tahun, pemerintah berharap dana publik benar-benar tersalurkan untuk pembangunan, bukan sekadar mengendap di perbankan.
