Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan memperkuat efisiensi dan tata kelola anggaran.
Ia menilai perbaikan sistem menjadi langkah penting agar dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Purbaya menjelaskan, rapat bersama BPJS Kesehatan membahas laporan pendahuluan dan rencana anggaran tahun 2026 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia meminta agar pelaksanaan program di lapangan diperbaiki demi menghindari potensi kebocoran dana.
“Saya minta mereka memperbaiki pelaksanaan di lapangan, kalau ada kebocoran dibetulkan dan pembelian alat digaris,” ujarnya, Kamis (23/10).
Menurutnya, efisiensi dapat diwujudkan dengan peninjauan kembali aturan yang tidak relevan agar tidak membebani keuangan negara.
Ia mencontohkan kebijakan rumah sakit yang wajib memiliki sepuluh persen ventilator sudah tidak sesuai kondisi terkini. Purbaya menilai aturan itu perlu direvisi karena pandemi telah berakhir dan kebutuhan alat kesehatan sudah berbeda.
Selain efisiensi anggaran, Purbaya menyoroti pentingnya penguatan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Ia menyebut lembaga tersebut memiliki sekitar dua ratus pegawai IT yang perlu diberdayakan lebih profesional dan terintegrasi.
“Saya minta mereka membangun sistem IT yang lebih profesional dan berbasis AI untuk mendeteksi potensi kecurangan,” ujarnya.
Dengan sistem digital terpadu, proses administrasi dan klaim diharapkan berjalan lebih cepat, transparan, serta efisien.
Purbaya berharap BPJS Kesehatan dapat segera menyempurnakan sistem IT-nya agar efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Ia menegaskan perbaikan tata kelola dan optimalisasi teknologi menjadi kunci keberhasilan program jaminan kesehatan nasional.
(intern Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
