Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah), Ray Rangkuti (kiri) dan anggota lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan bersama Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati (kanan) memberi keterangan pers usai menyerahkan uang senilai Rp100 juta kepada KPK di KPK, Jakarta, Kamis (19/5). Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan meminta KPK menyelidiki asal muasal uang Rp100 juta yang diserahkan Densus 88 kepada keluarga terduga pelaku terorisme Suyono karena uang tersebut diduga merupakan hasil gratifikasi yang diterima Densus 88. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak mengatakan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar merupakan permasalahan utama yang saat ini dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Radikalisme dan terorisme itu ada dan juga menjadi permasalahan di Indonesia. Namun, jangan kemudian itu seolah-olah menjadi determinasi tunggal,” kata Dahnil dihubungi di Jakarta, Kamis (1/6).

Dahnil mengatakan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar harus menjadi perhatian khusus karena tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radikalisme dan terorisme harus diminimalkan dan diselesaikan, tetapi harus secara menyeluruh sampai ke akar-akar permasalahannya.

“Jangan lupa radikalisme bisa muncul karena ada kesenjangan ekonomi. Jadi akarnya dulu diselesaikan. Jangan hilirnya diperhatikan tetapi hulunya tidak diselesaikan,” tuturnya.

Yang terjadi saat ini justru kesenjangan ekonomi tidak diselesaikan secara maksimal, tetapi permasalahan radikalisme dan terorisme dibesar-besarkan yang menurut Dahnil justru menebar kecemasan yang berlebihan.

“Elite politik harus berhenti beretorika seolah-olah paling pancasilais. Mereka yang seharusnya paham dan melakukan politik yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya sampai dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur oleh Presiden Joko Widodo.

Peringatan dan penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur sebenarnya bukan yang pertama kali. Pada 1964, Presiden Sukarno juga pernah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur. (ant)

Artikel ini ditulis oleh: