1 dari 8
Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) memimpin rapat koordinasi dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kiri) bersama perwakilan BNN dan IDI di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3/2016). Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan.
Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan.
Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan.
Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan.
Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah) menyaksikan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan BNN dan IDI di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3/2016). Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah) menyaksikan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan BNN dan IDI di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3/2016). Rapat evaluasi tahapan pencalonan Pilkada 2015 itu membahas adanya kepala daerah yang dilantik terjerat kasus narkoba serta keharusan pasangan kepala daerah melaporkan harta kekayaan
Artikel ini ditulis oleh:

















