Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi IPB menuliskan pesan saat kampanye tentang bahaya bencana Hidrometeorologi di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019). ANTARA/Arif Firmansyah/hp.
Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi IPB menuliskan pesan saat kampanye tentang bahaya bencana Hidrometeorologi di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019). ANTARA/Arif Firmansyah/hp.

Jakarta, aktual.com – Salah satu panel pada Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang membahas tema ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim merekomendasikan setiap pembangun harus dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan.

“Siklus ekologi tidak stabil. Banyak taman nasional yang berubah wujud. Bila tidak ditangani, maka dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim akan semakin banyak dan luas,” kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Bambang Hero saat menyampaikan rumusan panel dalam Rakornas BNPB di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (4/2).

Bambang mengatakan¬† daya dukung sumber daya dan masyarakat harus ditingkatkan. “Saat ini daya dukung sumber daya semakin berkurang karena aktivitas manusia dan kawasan konservasi berkurang,” katanya.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mengeluh terdampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim, padahal mereka merasa tidak melakukan apa-apa yang merusak siklus ekologi.

“Akibat aktivitas manusia, kerusakan lingkungan semakin parah. Pada 2019, BNPB mencatat terjadi 383 bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi,” tutur Bambang.

Menurut dia, kerusakan sistem ekologi menyebabkan ketidakberaturan curah hujan, hilangnya daerah resapan air, dan banyak bencana termasuk meningkatkan bencana hidrometeorologi.

“Ancaman bencana hidrometeorologi merupakan sebuah proses yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kerusakan bangunan, dan lain-lain,” katanya.

Untuk mengurangi dampak dari ancaman hidrometeorologi, Bambang mengatakan perlu ada pembaruan bersama yang adaptif.

Karena itu, para pembicara dan perumus dalam panel ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim merekomendasikan penguatan aspek kebijakan, penguatan aspek kelembagaan, penguatan aspek perencanaan, penguatan aspek keuangan, dan penguatan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam Rakornas yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan BNPB tidak bisa bergerak sendiri untuk menghadapi permasalahan bencana.

“Urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus bersama-sama oleh segenap elemen bangsa baik saat prabencana, saat bencana, maupun pascabencana,” katanya.

(Eko Priyanto)