Jakarta, Aktual.com – Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis (27/5).

Ada sejumlah pesan yang disampaikan Jokowi dalam kesempatan tersebut. Salah satunya, Jokowi meminta kepada para menteri serta kepala daerah se-Indonesia untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan terkait keberlanjutan program-program. Menurut Jokowi, pengawasan intern pemerintah tidak akan berhasil tanpa campur tangan para eksekutor program.

“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, semua rekomendasi yang masuk harus langsung ditindaklanjuti, tanpa menunggu sampai berlarut-larut.

“Saya tekankan pada Bapak, Ibu Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, tindaklanjuti dengan serius hasil rekomendasi pengawasan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya jadi masalah hukum,” lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga berpesan agar para menteri dan kepala daerah bisa mendukung pengawas internal, dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar bekerja secara independen dan profesional. Jokowi minta agar seluruh informasi disampaikan secara transparan.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi, dampaknya program pemerintah juga jadi terhambat dan terlambat,” ujar Jokowi.

Untuk APIP serta BPKP, Jokowi juga menyampaikan agar mereka bersikap proaktif. Jangan baru bertindak setelah ada kejadian tertentu. APIP dan BPKP juga harus memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait agar program pemerintah berjalan maksimal.

“Keberadaan APIP untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti, bukan mencari-cari kesalahan. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan,” pungkas Jokowi.

Turut pula hadir dalam pembukaan Rakornas pengawasan intern di Istana Kepresiden Bogor diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris negara Pratikno, dan Menkopolhukam Mahfud MD. (RRI)

(Warto'i)