Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Aceh harus pro aktif mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan janjinya selama berkunjung ke Aceh. Selama lawatan tiga hari itu, Jokowi berjanji membuka kembali PT Kertas Kraft Aceh atau KKA, mengesahkan RPP Migas, pemerintah Pusat akan membangun Waduk Krueng Keureuto di Payang Bakong, Aceh Utara, senilai Rp1,7 triliun, membangun tol di Aceh yang sebelumnya tidak termasuk dalam agenda nasional. “Jika sebagian saja dari janji itu terwujud akan menimbulkan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh yang akhir 2014 1,65 persen atau melambat dari tahun sebelumnya 2,83 persen,” ujar Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Apridar kepada Aktual.co, Senin (23/3). Disebutkan, potensi pertumbuhan ekonomi ekonomi juga akan mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Aceh yang menurut laporan BPS akhir tahun lalu mencapai 6,75 persen. “Tebaran janji ekonomi Presiden Jokowi di Aceh itu juga berdampak politis bagi peningkatan hubungan Aceh – Pusat yang belakangan tidak lagi menjadi fokus setelah konflik bersenjata berakhir menyusul perjanjian damai Helsinki, 15 Agustus 2005. Maka, momentum ini selayaknya digunakan untuk menjaga kesinambungan masa bulan madu hubungan Aceh – Jakarta,” terang guru besar bidang ekonomi itu. Pemerintah Pusat sambung Prof Apridar, perlu menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dengan memenuhi semua janji yang sudah ditebarkan, baik selama kunjungan maupun selama masa kampanye dulu. Selain itu, elit lokal harus proaktif menindaklanjuti semua janji tersebut, apalagi terhadap proyek yang bukan lagi sekadar komitmen. Biasanya, sambung Prof Apridar, setelah Presiden dan rombongan pulang, semuanya akan tergilas dengan rutinitas sehingga membuang peluang yang sudah ada. Contohnya, sambung Prof Apridar Presiden SBY pernah berjanji menghidupkan kembali pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer. Nyatanya, sampai sekarang perusahaan itu masih menjadi besi tua. Sedangkan operasional PT Pupuk Iskandar Muda juga masih megap-megap karena sulitnya mendapatkan bahan baku gas. “Merawat hubungan Jakarta – Aceh harus bersinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Butuh napas panjang agar janji Jokowi di Bumi Serambi bisa terealisasi. Elit di Aceh tidak boleh menunggu. Kini saatnya menjemput bola agar kehidupan rakyat Aceh pasca konflik dan tsunami semakin baik,” pungkas Prof Apridar.
Artikel ini ditulis oleh:
