Jakarta, Aktual.com – Lembaga legislatif dewasa ini dihadapkan pada situasi sosial dan politik yang kompleks dan dinamis. Satu sisi rakyat menuntut adanya peningkatan kinerja, namun di sisi yang lain citra legislatif kadung dipandang tidak baik oleh rakyat
Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir saat memberikan sambutan di acara seminar nasional bertajuk ‘Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan’ di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/4).
Ia mengatakan, pandangan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya benar. Namun persepsi publik itu dipahaminya sebagai bentuk kecintaan terhadap lembaga perwakilan. Sebab kecintaan tidak melulu dalam bentuk pujian, melainkan juga dalam bentuk kritik.
“Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU no. 42 tahun 2014,” kata Adies.
Secara khusus, politisi Partai Golkar menyatakan DPR patut berbangga atas kinerja DPR RI tahun 2014-2019 saat ini. Dengan dinamika politik yang begitu kompleks, DPR mampu menjalankan tugas dengan baik. Mengimplementasikan tema besar DPR periode saat ini, yaitu Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen.
Tema tersebut menurutnya telah teraktualisasi dalam tugas-tugas DPR RI hingga saat ini. Meski diakui bahwa dinamika sosial politik hukum dan ekonomi juga semakin berkembang dan menuntut keselarasan dengan kinerja lembaga perwakilan
Seminar nasional yang diadakan oleh MKD dengan tema Dinamika dan Tantangan kinerja lembaga perwakilan adalah upaya dan ikhtiar MKD dalam merespons dan mengkomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan.
“Dengan kata lain kami ingin masyarakat melihat bahwa DPR RI atau legislatif betul-betul telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada,” ucap Adies.
Mengenai hasil survei yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup, lanjut dia, pelan-pelan harus dihilangkan. Meski disadari upaya tersebut tidak mudah. Apalagi berita yang terkait dengan anggota DPR akan menjadi heboh meski itu hanya sebagian kecil dari 560 anggota DPR RI.
Sementara, di eksekutif sudah banyak kepala daerah dari gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi. Akan tetapi pemberitaannya nyaris tidak terdengar suaranya di media massa.
Artikel ini ditulis oleh:
