Awal Puasa Ramadan Menurut Pemerintah
Sementara itu, jika mengacu pada sistem penanggalan Hijriah yang digunakan pemerintah, awal Ramadan 1447 Hijriah diproyeksikan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada kriteria MABIMS, yakni kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang menetapkan standar visibilitas hilal tertentu sebagai acuan penentuan awal bulan Hijriah.
Kriteria MABIMS mensyaratkan posisi hilal telah memenuhi batas minimal ketinggian dan elongasi agar dapat dinyatakan mungkin terlihat. Standar ini digunakan pemerintah sebagai pedoman dalam mengombinasikan perhitungan astronomis dengan hasil pengamatan langsung di lapangan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa proyeksi tersebut belum bersifat final. Kepastian awal ibadah puasa Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama.
Sidang isbat dijadwalkan berlangsung pada 29 Syakban 1447 Hijriah atau sekitar 17 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, pemerintah akan memadukan data hisab dengan laporan hasil rukyatul hilal yang dilakukan di berbagai titik pengamatan di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui mekanisme itu, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan dapat dilakukan secara akurat, ilmiah, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat pun diimbau untuk menunggu pengumuman resmi hasil sidang isbat sebagai dasar pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 2026.
Awal Puasa Ramadan Menurut Nahdlatul Ulama (NU)
Hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mengumumkan secara resmi penetapan awal puasa Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal sebagai dasar penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah.
Dalam proses penentuannya, NU berpedoman pada metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yakni pendekatan yang mengombinasikan perhitungan astronomis dengan pengamatan langsung hilal di lapangan. Metode ini menempatkan hisab sebagai panduan awal, namun keputusan akhir tetap bertumpu pada hasil rukyatul hilal.
Melalui pendekatan tersebut, NU tidak hanya mengandalkan data perhitungan astronomi, tetapi juga menekankan pentingnya rukyatul hilal sebagai bentuk validasi syar’i sebelum penetapan awal bulan Hijriah diumumkan secara resmi kepada publik.
Dengan adanya perbedaan pendekatan dalam penetapan awal puasa Ramadan 2026, masyarakat diimbau untuk menyikapinya secara bijak dan saling menghormati. Baik pemerintah, Muhammadiyah, maupun Nahdlatul Ulama memiliki dasar keilmuan serta metodologi yang sah dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Perbedaan metode tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika keilmuan dalam Islam, yang justru memperkaya khazanah pengetahuan umat. Tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan pelaksanaan ibadah puasa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat.
Adapun kepastian awal Ramadan 1447 Hijriah secara nasional tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama. Hingga keputusan resmi diumumkan, masyarakat diharapkan mengikuti informasi dari sumber-sumber tepercaya serta mempersiapkan ibadah puasa dengan penuh ketenangan, kedewasaan, dan semangat kebersamaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
