Medan, Aktual.com — Balai Wilayah Sungai Sumatera 2 mengundang calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Ramadhan Pohan untuk mengikuti sidang pleno dan komisi III Tim Kordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Belawan – Ular Padang, di hotel Santika Dyandra, Selasa (10/11).
Pejabat BWSS II, Junjung Saragih, menyebutkan kehadiran pasangan calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota bernilai positif, agar siapapun pemimpin Kota Medan kedepannya mengetahui persoalan banjir dan bersinergi mengatasi banjir di Kota Medan.
Pembahasan pengendalian banjir Kota Medan sekarang ini sudah menjadi isu nasional. Harus ada aksi dan program untuk menanggulangi banjir Medan.
“Siapa pun yang menjadi Wali Kota Medan harus mendukung secara bermitra serta bersinergi untuk mengatasi banjir Kota Medan,” kata Junjung.
Dia memaparkan, pihaknya telah menyiapkan pembangunan bendungan Lau Simeme di Sungai Percut.
Pembangunan bendungan ini, lanjut Junjung baru selesai sekitar 40 persen dan menghabiskan dana Rp2,5 triliun, namun diperkirakan akan memakan biaya lebih dari 2,5 triliun. Oleh karenanya, dijadwalkan pada 2017 mulai melaksanakan penyelesaian bendungan Lau Simeme yang saat ini terkendala pembebasan lahan. Dengan adanya bendungan Lau Simeme ini akan meminimalisir banjir di Sumatera Utara.
Sementara itu calon Wali Kota Medan Ramadhan Pohan menyebutkan persoalan banjir yang belum juga tuntas adalah persoalan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.
“Masalah banjir ini telah bertahun-tahun dihadapi masyarakat Kota Medan dan belum ada realisasi penangannya yang benar-benar tuntas secara keseluruhan. Meski tadi dikatakan kelemahannya ada pada kordinasi, namun penyelesaian masalah banjir ini harus dilihat dari sisi jangka pendek dan juga pembangunan untuk penanganan banjir masa jangka panjang yakni 50 tahun kedepan,” kata Ramadhan.
Penanganan banjir Kota Medan selama ini lebih berorientasi pada penyelesaian yang tidak langsung menuntaskan akar persoalan.
“Kita tidak pernah melakukan evaluasi. Begitu banjir datang baru bereaksi. Saat banjir surut kita lupa untuk menuntaskan akar persoalan banjir itu. Penanganan ini kuncinya ada pada wali kota. Kita jangan terjerat pada labirin kordinasi, karena ini persoalan komunikasi. Pemimpin yang bekerja yang dibutuhkan,” ujar Ramadhan Pohan.
Ramadhan pun menceritakan pengalamannya saat menyusuri Sungai Deli dengan perahu karet yang berawal di Avros dan rencananya akan berakhir di Belawan. Meski akhirnya tidak kesampaian karena air surut sehingga tidak bisa dilalui perahu karet.
“Saat menyusuri perahu karet tersebut, saya sangat terkejut karena sampah berserakan di mana-mana. Kondisi ini kata warga yang tinggal di DAS Sungai Deli sudah bertahun-tahun dan tidak ada upaya untuk menuntaskannya. Persoalan ini lah yang harus dikejar. Insya Allah jika saya dipercaya memimpin Kota Medan ini adalah menjadi tanggungjawab wali kota untuk menyelesaikannya,” katanya.
Ramadhan Pohan yang pernah duduk di Komisi I DPR RI juga menyesalkan dari paparan Balai Wilayah Sungai Sumatera 2 ternyata keberadaan Sungai Babura yang menjadi penyebab banjir tidak pernah ditangani dengan alasan tidak ada anggaran.
“Ini bisa menjadi skandal besar dan menjadi isu besar. Mengapa Sungai Babura yang diketahui menjadi salah satu faktor banjir, tetapi tidak pernah ditangani hanya karena persoalan anggara. Saya rasa anggaran itu bisa dicarikan asalkan ada kemauan dari pemimpin untuk memperbaikinya dan menyejahterakan warganya,” kata Ramadhan.
Ramadhan mengajak peserta sidang pleno dan komisi III TKPSDA WS untuk mengubah cara berpikirnya dalam memandang Sungai Deli yang kumuh menjadi water way.
“Ini hanya bisa dicapai jika ada kemauan yang kuat dari seorang pemimpinnya. Oleh karenanya seorang pemimpin harus mau terjun ke lapangan, dikenal di tingkat lokal, nasional dan internasional, tidak tipis telinga dan mau bekerja keras serta jangan hanya terlibat dalam pencitraan saja,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
