Kuala Lumpur, Aktual.com – Kondisi politik di Malaysia semakin dinamis. Usai Raja Malaysia (Yang di-Pertuan Agong) menunjukkan kekecewaannya kepada Perdana Menteri (PM) Mahiaddin Yassin pada Kamis (29/7) lalu, sejumlah pihak kian menuntut penyampaian mosi tidak percaya kepada PM Muhyiddin yang memimpin pemerintahan Perikatan Nasional tersebut.

Pemimpin kelompok oposisi di parlemen, Anwar Ibrahim secara resmi mendakwa PM Mahiaddin tidak lagi memiliki dukungan mayoritas. Selama sepekan terakhir, Anwar bahkan secara terbuka menyatakan pernyataan tersebut beberapa kali.

Menurut Presiden Partai Keadilan Rakyat tersebut, PM Mahiaddin Yassin telah melanggar konstitusi karena mengumumkan pembatalan Proklamasi Darurat tanpa persetujuan Raja. Anwar menambahkan Raja sudah mengkonfirmasi kesalahan tersebut dalam pernyataan resmi yang beredar minggu lalu.

Karena itu, Anwar pun mengklaim PM Mahiaddin tak berani membahas keputusan Proklamasi Darurat karena tidak yakin memiliki dukungan di parlemen. Dirinya kemudian meminta PM Mahiaddin untuk segera mengundurkan diri.

“Parlemen sudah bersidang. Hari ini, PM Mahiaddin sudah resmi jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dia takut menggelar mosi percaya karena sudah nyata kehilangan dukungan di parlemen,” ujarnya Kamis pekan lalu.

Senada dengan hal tersebut, mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad juga mendesak penggantinya untuk mengundurkan diri. Mahathir menyebut Mahiaddin harus bertanggungjawab atas keputusan kabinetnya yang mencabut keadaan Proklamasi Darurat. Mahathir pun mengklaim tindakan tersebut sebagai tindakan yang memalukan.

“Karena itu Muhyiddin harus bertanggungjawab atas tindakan yang memalukan ini. Seluruh anggota kabinetnya juga mesti mengambil tindakan yang sama,” kata dia seperti dilansir dari Malaysiakini, Kamis pekan lalu.

Anwar Ibrahim saat dihadang polisi dan dilarang masuk ke kompleks parlemen Malaysia, Senin (2/8).
Anwar Ibrahim saat dihadang polisi dan dilarang masuk ke kompleks parlemen Malaysia, Senin (2/8).

Mantan Ketua Menteri Sabah, Mohd Shafie Afdal juga berpandangan yang sama. Menurutnya, dalam situasi penuh keraguan belakangan ini, PM Mahiaddin memang harus membuktikan dukungan politik terhadapnya di parlemen. Shafie pun meminta Yang di-Pertuan Agong dan Majelis Raja Malaysia untuk turun tangan bila banyak pihak yang menghambat tuntutan mosi tidak percaya tersebut.

“Jadi, bagaimana kita bisa tahu (jika pemerintahan memiliki dukungan mayoritas atau tidak) bila tidak ada usul mosi tidak percaya. Caranya memang hanya dengan Yang di-Pertuan Agong menyampaikan ingin melihat bukti nyata dukungan kepada Mahiaddin,” kata dia dalam wawancara dengan Malaysiakini, Selasa (3/8) malam.

Tak jauh berbeda, pengamat politik Dr Muhamad Nazri Mohamed Noor juga menganggap PM Mahiaddin harus membuktikan keabsahan pemerintahannya di parlemen. Namun sebaliknya, pakar politik ini justru menyarankan PM Mahiaddin mengusulkan mosi percaya atas pemerintahannya.

“Hal yang sudah lama ditangguhkan ini yang akhirnya menyebabkan kebuntuan politik sejak Maret tahun lalu. Ini tidak boleh lagi diabaikan. Dia justru harus diselesaikan dalam parlemen secara tuntas sebagai jalan keluar krisis politik di sebuah negara demokratik,” kata dia.

(Megel Jekson)