Ilustrasi - warga baru saja menerima BLT minyak goreng (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta, aktual.com – Rampai Nusantara mengintruksikan seluruh pengurus dan anggotanya di seluruh Indonesia untuk membuka posko pengaduan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah dalam rangka pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah, program bantuan pemerintah seperti BLT harus disalurkan tepat sasaran dan tidak boleh mengalami penyelewengan bantuan.

“Program bantuan langsung tunai dari pemerintah ini sudah bagus, bisa meringankan beban masyarakat yang semakin sulit karena adanya kenaikan BBM. Karena itu harus tepat sasaran dan tidak ada pemotongan. Masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Mardiansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9) kemarin.

Mantan aktivis mahasiswa ini pun mengaku mendapat banyaknya informasi terkait dengan dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan modus tertentu. Karena itu, ia pun mewajibkan seluruh kader Rampai Nusantara untuk melakukan pengawalan penyaluran BLT hingga sampai kepada masyarakat penerimanya secara utuh.

“Saya minta kepada seluruh rekan-rekan pengurus dan kader Rampai Nusantara di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan memantau langsung proses pemberian bantuan ini. Segera buka posko pengaduan di masing-masing wilayah agar masyarakat yang kesulitan mendapatkan haknya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penanganan dampak inflasi tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan belanja perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

(Megel Jekson)