Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kanan) dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) menggelar rapat konsultasi dengan Ketua DPR Setya Novanto (kelima kiri) dan empat Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto (keempat kiri), Fadli Zon (ketiga kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Fahri Hamzah (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10). Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK ditunda hingga masa persidangan tahun depan guna fokus kepada penguatan ekonomi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah permasalahan. Salah satunya terkait dengan buruknya kinerja Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno.

“Kinerja dari Kemen BUMN sendiri dari segi kapitalisasi menurun, kapitalisasi BUMN kita menurun sampai 11 persen, kemudian kepemilikan negara juga menurun sampai 11 persen. Artinya kementerian BUMN ini berkinerja buruk,” tegas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/11).

Terlebih, sambung politisi Gerindra itu pengajuan Menteri Rini dalam rancangan APBN 2016 tentang penyertaan modal negara (PMN) mendapat pertentangan dari semua fraksi yang ada.

“Kalau ganti dan evaluasi menteri itu kan urusan presiden, tapi dengan hampir semua fraksi menyampaikan hal yang sama soal PMN ada yang salah pada kinerja kementerian tersebut,” ujar dia.

Ia menambahkan seluruh penilaian terkait kinerja Rini telah disampaikan, namun tentang reshuffle kabinet.

“Akan tetapi, saya tidak tau apakah presiden akan mempertimbangkan (soal reshuffle), yang penting kami sudah sampaikan itu kepada presiden,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang