1 dari 10
Menkumham Yasonna Laoly (kanan) menyampaikan pandangan akhir pemerintah disaksikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). DPR mengesahkan RUU tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam menjadi Undang-Undang.
Menkumham Yasonna Laoly (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) usai memberikan pandangan akhir pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). DPR mengesahkan RUU tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam menjadi Undang-Undang.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan Wakil Menlu A.M Fachir (kanan), Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) sebelum Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10). DPR mengesahkan RUU tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam menjadi Undang-Undang.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Suasana Sidang Paripurna DPR-RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sidang Paripurna dengan Agenda pengambilan Keputusan RUU Disabilitas, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,pengambilan Keputusan bersama DPR dan BPK Soal cara penyerahan dan penyampaian laporan hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penetapan Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VI DPR.
Artikel ini ditulis oleh:















