Suasana Rapat Paripurna DPR Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9). Sebanyak 357 dari 560 Anggota Rapat Paripurna DPR mangkir dalam Rapat Paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan atas laporan temuan Pansus Hak Angket KPK yang belum dilengkapi dengan rekomendasi, Pengambilan keputusan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan calon anggota Komite Informasi pusat periode 2017-2021. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Fraksi PAN dan Fraksi PKS di DPR secara tegas menolak rencana pemerintah dan PLN yang akan nenaikkan daya listrik rumah tangga. Pernyataan itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPR.

“Pimpinan selama kita reses ada pokok yang diperbincangkan ditengah masyarakat, terhadap rencana kebijakan pemerintah, mengenai PLN. Dimana 900 VA, 1300, 2200, 3300 akan dinaikkan menjadi 4400 VA,” ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Yandri pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Pemerintah berhati-hati karena berdasarkan aspirasi masyarakat, masyarakat mengeluh dan cukup meresahkan kebijakan itu. Jadi sebaiknya, pemerintah batalkan 900 sd 1300 dinaikkan ke 4400 VA,” katanya.

Senada dengan Yandri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pun menolak kebijakan tersebut.

“Fraksi PKS mendukung sepenuhnya apa yang dikatakan Fraksi PAN ditengah daya beli masyarakat yang menurun, rasanya tidak adil dan tidak arif kalau dipukul rata yang 1300 itu menjadi 4400. Karena itu melalui pimpinan DPR, Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan listrik,” tegas Jazuli.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS