Jakarta, Aktual.com – Program-program prioritas di RAPBD DKI 2016 tidak jauh berbeda dengan APBD di tahun-tahun sebelumnya. Yang beda jumlah dananya. Di RAPBD 2016, jumlahnya mencapai Rp66,37 triliun. Meningkat 0,92 persen dari APBD 2015 yang berjumlah Rp65,76 triliun.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan itu saat berpidato di rapat paripurna DPRD DKI, Kamis (17/12).
Program-program prioritas di RAPBD 2016, tutur Ahok sebagai berikut:
Sektor transportasi: Pembangunan mass rapid transit (MRT), jaringan kereta rel listrik ringan (LRT), flyover, underpass, koridor bus transjakarta layang Ciledug-Kapten Tendean, pemberian public service obligation (PSO) untuk TransJakarta dan bus tingkat pariwisata.
Revitalisasi pelabuhan Muara Angke, perbaikan dermaga Kepulauan Seribu, penyusunan regulasi dan penetapan electronic road pricing (ERP), penertiban parkir liar. Dan pengembangan kawasan yang dipasangi meteran parkir, serta pengembangan sistem transportasi massal laut di Kepulauan Seribu.
Program antisipasi banjir: Meliputi normalisasi sungai, kali dan waduk. Termasuk proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Ahok menyebut program untuk pembangunan dan peningkatan sistem pompa pengendali banjir, penanganan sampah dan badan air, pengembangan tanggul pantai fase A untuk mendukung proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Dari sektor ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota juga akan jadi prioritas di 2016.
Yakni dengan pembangunan rumah susun sewa terpadu. Dilengkapi fasilitas pasar, saluran pipa gas, lokasi binaan dan kesehatan.
Juga penghentian pengambilan air tanah di seluruh kantor pemda. “Termasuk kantor camat, lurah sekolah, dan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),” kata Ahok.
Untuk kesejahteraan masyarakat, Pemprov DKI tetap jalankan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan peningkatan kualitas gedung sekolah.
Puskesmas kecamatan juga akan diprogramkan untuk dirubah menjadi RSUD Tipe D di tiap kecamatan. Juga penambahan layanan kesehatan melalui tambahan RSUD baru, pelayanan kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional atau rusun, revitalisasi pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
