RAPBN 2016 Kepentingan Pemerintah dan Parlemen, Bukan Kepentingan Rakyat

Jakarta, Aktual.com — Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 cenderung lebih dikondisikan untuk kepentingan eksekutif dan legislatif.

Pasalnya, Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak awal menjabat dinilai telah banyak menikmati kemudahan pembahasan anggaran di DPR. Bahkan dalam pembahasannya, DPR pun nyaris tidak pernah menolak apa yang diusulkan pemerintah.

Dalam sisa waktu pembahasan RAPBN 2016 yang dijanjikan DPR ke Jokowi tinggal tiga hari. Rupanya ada kepentingan tertentu di DPR yang menginginkan pembahasan RAPBN 2016 segera selesai. Bahkan mereka menjanjikan dalam Paripurna 22 Oktober 2015 mendatang, RUU RAPBN 2016 akan disahkan menjadi UU APBN 2016.

“APBN ini kebanyakan dijadikan kebutuhan eksekutif dan legislatif, bukan rakyat. Kelihatannya untuk pengusaha. Di daerah itu banyak dana transfer daerah, tapi bukan untuk kepentingan masyarakat. Hanya kepentingan elit,” kata Uchok kepada Aktual di Jakarta, Rabu (21/10).

Terkait daya kritis parlemen, Uchok menilai bukannya tidak ada kritikan yang terlontarkan setiap kali ada usulan dari Pemerintah, hanya saja kritikan yang ada cenderung tidak berbobot.

“Bukannya tidak ada kritik, tapi kritiknya tidak berbobot, tidak memecahkan masalah di masyarakat. Ternyata proposal APBN eksekutif ke legislatif tidak disertai masukan dan kritikan,” jelasnya.

Dirinya juga mengkritisi pihak Parlemen yang dinilai sudah kurang berkonsultasi dengan rakyat setiap kali mengambil keputusan. Ia menyesalkan dalam pembahasan RAPBN 2016, masyarakat tidak diberi ruang untuk memberi masukan dan kritikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka