Jakarta, Aktual.com — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan delapan perusahaan milik negara mendapatkan dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) atau subsidi dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp201,363 triliun. Jumlah tersebut turun dari jumlah PSO tahun lalu, yakni sebesar Rp 212,104 triliun.
“Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2016, delapan BUMN mendapatkan dana PSO atau subsidi,” kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro, di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, ditulis Jumat (4/9).
Adapun delapan BUMN penerima PSO yakni PT Pertamina sebesar Rp70,9 triliun, PT PLN Rp50 triliun, Perum Bulog Rp20,9 triliun, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Rp30,06 triliun, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani sebesar Rp1,023 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp1,8 triliun, dan Perum LKBN Antara Rp138 miliar.
Pada saat yang sama juga dialokasikan dari APBN Tahun 2016 untuk penyertaan modal negara (PMN) di 24 BUMN yang mencapai sekitar Rp39,42 triliun.
Lebih lanjut diungkapkan Imam, tahun lalu sebanyak 29 BUMN merugi dengan nilai total kerugian Rp 9,78 triliun. Yang terbesar, PT Garuda Indonesia yang rugi Rp 4,6 triliun akibat melambungnya harga avtur, kemudian PT Krakatau Steel Rp 1,95 triliun akibat anjlognya harga baja serta PT Antam Rp 775 miliar akibat turunnya harga komoditas tambang.
“Ini lebih kecil dari kerugian tahun 2013 yang mencapai Rp 34,5 triliun. Saat itu PLN merugi Rp 29,567 triliun akibat utang dan melemahnya rupiah, lalu PT Merpati Rp 1,5 triliun, PT Pelni Rp 634 miliar serta Perum Produksi Kilang Negara Rp 900 juta,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga memangkas target laba BUMN yang disetorkan ke pemerintah (dividen) dalam RAKL 2016 menjadi Rp 31,164 triliun dari Rp 36,957 triliun dalam RAPBN 2015.
Lebih lanjut dikatakan Rini, target dividen tahun 2016 sebesar Rp31,164 triliun tersebut diusulkan sebesar Rp8,253 triliun dari laba BUMN Perbankan, dan Rp22,911 triliun berasal dari laba BUMN Non Perbankan.
“Dasar perhitungan dividen BUMN tahun 2016 didasarkan pada target laba BUMN tahun buku 2015 yang ditetapkan sebesar Rp165,405 triliun. Kemungkinan target laba tersebut tidak tercapai, mengingat kondisi perekonomian nasional saat ini,” ujarnya.
Secara umum, kata Rini, kebijakan penetapan BUMN tahun 2016 diprioritaskan untuk meningkatkan laba di tahan dalam rangka memperkuat permodalan perusahaan.
Kebijakan tersebut ditempuh dengan penetapan dividen melalui tiga kelompok yaitu pertama, “pay out ratio” (POR) dividen BUMN yang menjalankan proyek-proyek infrastruktur diusulkan maksimal 25 persen.
Kedua POR dividen BUMN Perbankan maksimal 25 persen untuk mendukung pembiayaan BUMN yang menjalankan proyek-proyek strategis.
Ketiga, POR dividen BUMN yang memiliki likuditas yang cukup diusulkan sebesar 40 persen.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2016, BUMN juga ditargetkan memiliki aset Rp4.940 triliun serta kontribusi terhadap penerimaan negara yang terdiri dari dividen dan pajak sebesar Rp507,25 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
