Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan besaran nilai target, baik penerimaan maupun alokasi belanja, dalam nota keuangan RAPBN 2017 yang dibacakan pemerintah sehari sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus lalu cenderung tidak realistis.
Pasalnya, target penerimaan sebesar Rp1.495,9 triliun dan belanja sebesar Rp2.070,5 triliun masih terlalu tinggi untuk direalisasikan.
Heri menuturkan, target penerimaan yang dipatok pemerintah mayoritas masih bergantung dari pajak, termasuk dari hasil tax amnesty. Namun faktanya, kata dia, hasil tax amnesty sampai saat ini masih jauh dari harapan.
“Bayangkan saja, hasil tax amnesty yang sudah sebulan lebih, baru terkumpul Rp1,8 triliun. Bandingkan dengan pre order HP Samsung Galaxy Note 7 yang dalam 2 hari bisa sampai Rp2 triliun,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (19/8).
Ia juga menilai, belanja pemerintah dalam RAPBN 2017 juga akan lebih banyak tersedot pada belanja rutin dibanding pembangunan infrastruktur.
Orientasi seperti itu, menurutnya, bisa mengancam pelaksanaan program-program penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, pengentasan kemiskinan yang masih ada di angka 28 juta orang.
“Belum lagi, pengentasan kesenjangan yang saat ini sudah mencapai hampir 50%,” ungkap Legislator dapil Jawa Barat ini.
Selain itu, lanjut Heri, yang membuat heran dalam nota RAPBN 2017 yang disampaikan Jokowi adalah tingginya target capaian pemerintah, tapi ditopang dengan alokasi belanja yang lebih rendah.
“Ini kan kurang masuk akal sehat. Dan kondisi itu, bisa mengganggu kredibilitas dan trust atas postur APBN yang ada,” tegas Heri.
Menurut dia, Postur APBN seperti itu tidak akan mengubah banyak hal. Sebab, defisit yang hampir 3%, yang dibiayai utang hanya akan tersedot pada pembangunan infrastruktur yang bermakna sempit.
Ia menambahkan, pemerintah sepertinya menihilkan makna infrastruktur sebagai pembangunan ketahanan ekonomi, daya beli, dan SDM.
Oleh karena itu, DPR perlu mempertimbangan ide dan masukan tentang perlunya postur APBN alternatif (tandingan) yang lebih berorientasi pada pembangunan ketahanan ekonomi rakyat yang riil sesuai konstitusi. Serta kembali ke jalan pembangunan kerakyatan yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan rakyat.
“Bila perlu DPR siapkan RAPBN tandingan biar masyarakat tahu mana yang lebih realistis,” pungkas Ketua DPP Partai Gerindra ini.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
