Rapor Kejagung Merah, DPR: Renstra Jaksa Agung Capaiannya Tidak Jelas

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III Arsul Sani mengaku sepakat jika hasil kinerja Kejaksaan Agung mendapat rapor merah, menyusul hasil laporan rapor KemenPAN RB terhadap kinerja instansi kementerian/lembaga.

“Terkait jeblok atau rendahnya nilai kejagung diantaranya instansi pemerintahan yang lain ini seolah jaksa agung paling buruk. Tapi sejak 2012 memang kejagung skornya CC. Jadi sudah dibilang 4 tahun ini tidak naik tingkat B apalagi BB. Nah ini yang harus kita bedah,” ujar Arsul dalam diskusi bertema ‘Wajah Korps Adyaksa 2016 dimata Parlemen dan publik’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1).

Sebagai mitra Komisi III, Arsul melihat ada dua persoalan utama terkait rapor kejagung yang tidak pernah naik tingkat. Pertama, adalah rencana strategis kejaksaan agung yang tak jelas capaiannya.

“Sampai renstra terakhir yang dibuat pak Jaksa Agung baru (HM. Prasetyo). Renstra bagus tapi capaiannya nggak jelas. Dibandingkan dengan Badrodin Haiti, renstra sebagai Kapolri itu capaiannya jelas. Nah di Komisi III nagihnya jadi gampang. Ini mohon maaf sejak 2012 renstranya bagus capainnya nggak diberikan secara jelas,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Arsul, setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP)dengan Kejagung, ada persoalan akuntabilitas dengan tranparansi.

“Saya kasih contoh, pertama mutasi dan promosi jajaran kejaksaaan. Saya pernah tanya Jaksa Agung bagaimana kejagung mengimplementasi prinsip mutasi dan promosi yang diatur UU aparatur sipil negara. Dia bilang nggak gunakan itu karena kejaksaan punya karaktristik sendiri. Nah padahal itu salah satu modal dasar memperbaiki kinerja kejaksaan,”

“Kalau promosinya transparan maka mereka akan kerja dengan baik, masuk penilaian. Jadi nggak perlu dekat-dekat, baik-baik sama pimpinan. Terutama Jampid,” jelas Arsul.

Kemudian, terkait pengawasan. Menurut Politikus PPP itu banyak jaksa-jaksa ‘nakal’ yang tak terima jika dimutasi.

“Ini kan ada jaksa-jaksa nakal. Terkejut kita ada yang dimutasi ngajukan tuntutan ke PTUN, akibat ini ada ketegangan antara kejaksaan dan komisi,” kata Arsul.

Artikel ini ditulis oleh: