Jakarta, Aktual.com — Hasil penilaian Akutabilitas Kementrian dan Lembaga Negara (K/L ) oleh Kemenpan-RB dan diumumkan ke publik patut diacungi jempol.
Demikian dikatakan Waketum Gerindra, Arief Poyuono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1). Menurutnya, salah satu ukuran ‘Good Governance’ adalah transparansi publik.
“Pengumuman tersebut oleh Menpan RB tidak sama sekali melanggar etika atau membuat suasana gaduh ,justru hal ini juga didukung dengan adanya kewajiban setiap K/L termasuk Menpan untuk mempublikasikan informasi terkait kinerja setiap K/L pada Pubilk. Hal ini didukung dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik yang didalam UU KIP tersebut K/L sifatnya harus aktif, karena para SDM di K/L itu adalah aparatur negara yang dibiayai dan digaji dari pajak rakyat,” kata Arief.
Maka dari itu, lanjutnya, bagi K/L yang dipimpin oleh Kader parpol KIH maupun non parpol tidak perlu kebakaran jenggot dengan adanya penilaian terkait Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar oleh Kemenpan RB.
Hal ini justru harus menjadi ajang introspeksi menteri apakah selama memimpin K/L sudah sesuai target, antara anggaran setiap K/L yang dikeluarkan dengan outputnya. Terutama, terhadap kepentingan pelayanan terhadap publik .
“Kalau mau jujur Lembaga penilai independen terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK justru menilai lebih buruk lagi, dimana tingkat kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan Jokowi-JK itu dibawah 50 persen, artinya ada korelasi yang kuat antara Keduanya,” ujar dia.
Terkait hasil rapor KemenPAN RB yang menunjukan 3 Kementrian yang dipimpin PKB itu jeblok memang lumrah. contoh, Menaker hanya bisa melakukan Iklan terkait UMP dan tidak punya terobosan untuk meyelesaikan masalah ketenagakerjaan, baik bagi pekerja maupun angkatan kerja baru.
“Mendes iklan pencitraan terkait dana desa, tetapi tidak ada satupun progresnya yang dirasakan oleh orang desa, Menpora buat kekacauan dan kegaduhan di PSSI.
“Lalu Menteri BUMN yang dibawah 70 persen ini juga nilai yang sangat jelek bagi kinerja seorang CEO Holding. Jaksa Agung terkait kasus korupsi Bansos Gubenur Sulut,” tambahnya.
Pihaknya menilai akuntabilitas kinerja K/L yang dinilai kurang memenuhi standar ini dikarenakan buruknya kinerja menteri Jokowi yang kurang proper (patut) untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK.
Artikel ini ditulis oleh:
