Jakarta, Aktual.com – Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng mengkhawatirkan Presiden Jokowi akan salah langkah dalam memutuskan kebijakan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Mengingat baru-baru ini presiden Jokowi menyampaikan akan mempertimbangkan untuk melakukan komitmen dengan FCTC.
Menurut Daeng, dengan melakukan komitmen FCTC sama halnya menyerahkan kedaulatan Indonesia, karena FCTC akan memberikan peraturan yang mampu ‘mencekik’ kehidupan petani, buruh dan industri kecil di Indonesia.
“FCTC sudah pasti akan berdampak terhadap kehidupan sekitar 10 juta orang yang hidup dalam seluruh rantai suply industri tembakau dan kretek. Lebih jauh lagi ratifikasi FCTC berarti penyerahan kedaualatan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia kepada rezim internasional,” kata Daeng saat ditemui Aktual.com di Jakarta, Kamis (30/6).
Yang lebih tragis lanjutnya, aturan dari FCTC itu justru melegitimasi perusahaan tembakau internasional untuk mendominasi perdagangan tembakau di seluruh dunia.
“Pembatasan pada pertanian tembakau serta aturan cukai yang tidak kompetitif akan mematikan usaha kecil dan menengah dalam negeri dan ratusan ribu buru kehilangan pekerjaan, sementara Indonseia akan mengalami permintaan yang tinggi pada tembakau impor dari luar negeri,” paparnya.
Dia menegaskan jika pemerintah melakukan ratifikasi FCTC menjadi undang-undang, maka sikap itu adalah cermin ketundukan pada rezim internasional yang mengorbankan kedaulatan nasional. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
