Jakarta, Aktual.com – Aktivis hak asasi manusia (HAM) Ratna Sarumpaet, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangguhkan pelaksanaan relokasi warga kawasan Luar Batang yang dianggapnya tidak sesuai prosedur.
Tindakan Pemprov DKI yang langsung memberikan surat peringatan (SP) relokasi kepada warga tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, dianggap Ratna sebagai praktik kesewenang-wenangan dan tidak manusiawi.
“Saya tidak menolak pembangunan, tetapi saya ingin pembangunan itu dilakukan dengan pendekatan manusiawi,” ujarnya saat bertemu warga kampung Luar Batang, Jakarta Utara, Kamis sore (7/4).
Selain itu, ia pun menyayangkan adanya salah satu warga Luar Batang yang meninggal diduga karena pengaruh tekanan dari pemerintah dengan kehadiran petugas TNI dan kepolisian.
“Pelaksanaan (relokasi) baru tanggal 11 April, tapi sejak akhir Maret kok sudah ada aparat. Bahkan rakyat tidak diberi kesempatan negosiasi, mereka merasa dihimpit dengan keputusan pemerintah,” tutur Ratna.
Untuk itu, ia berencana menemui Camat Penjaringan Abdul Khalid agar bisa menunda rencana relokasi sampai warga diberi kesempatan untuk bernegosiasi sekaligus membahas kompensasi.
Ratna juga akan bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Moechgiyarto serta Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana untuk meminta agar aparat kepolisian dan TNI ditarik sementara dari Luar Batang, hingga upaya perundingan berhasil dilakukan.
“Besok saya akan menghadap Kapolda dan Pangdam untuk minta betul perhatian mereka agar sekali ini saja tidak melukai rakyat,” ungkapnya.
Pada Rabu (6/4), warga Luar Batang telah mendapat SP II dari Kelurahan Penjaringan. Surat tersebut berlaku selama tiga hari sebelum disusul dengan SP III yang akan berlaku satu hari.
Jumlah bangunan yang akan direlokasi sebanyak 893 unit yang terdiri atas PD Pasar Ikan sebanyak 347 unit, RT 01 sebanyak 225 unit, RT 02 sebanyak 58 unit, RT 11 sebanyak 168 unit, dan RT sebanyak 95 unit, yang ditinggali 4.929 penduduk dengan 1.728 kepala keluarga (KK).
Meskipun pelaksanaan relokasi baru akan dimulai pada Senin (11/4), sejak Rabu lalu di sekitar kawasan Pasar Ikan telah berjajar beberapa kendaraan angkat berat dan didirikan posko-posko keamanan.
Aparat kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun tampak bersiaga di kawasan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
