Jakarta, Aktual.com — Ratusan massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (20/5). Bersama dengan organisasi lainya seperti LMND, GPII dan IMM, sejumlah aspirasi disampaikan.
Kasus reklamasi pantai utara Jakarta, kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras dan RUU Tax Amnesty, jadi sorotan Gerakan HMS. Sebab, menurut mereka tiga masalah tersebut menjadi penghubung keterkaitan Presiden Joko Widodo.
“Kami mendesak KPK dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya dapat menuntaskan skandal keuangan di republik ini,” tegas Sekretaris Jenderal Gerakan HMS Hardjuno Wiwoho, saat berorasi di depan gedung KPK, Jakarta.
Diakui Hardjuno, lembaga antirasuah memang senjata utama pemberantasan korupsi di tanah air. Maka dari itu, kasus reklamasi dan Sumber Waras serta RUU Tax Amnesty harus menjadi prioritas.
“Apalagi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Ata lebih baik kita bubarkan KPK bila lembaga antirasuah itu masih tebang pilih dalam menjalankan tugasnya,” tutur dia.
Kasus suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi Pantura Jakarta saat ini masih terus didalami oleh KPK. Bahkan, ada penyelidikan baru yang mengarah ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kasus RS Sumber Waras juga jadi salah satu yang menyita publik. KPK sendiri mengaku tengah melakukan tahap finalisasi atas penyelidikan kasus yang memakan anggaran negara senilai Rp800 miliar itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
