Surabaya, Aktual.com – Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas berencana lakukan pengeboran di lokasi yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari lokasi semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf mengakui, memang ada dilema terkait rencana itu.
Dari sisi ekonomi, pengeboran memang bisa memberi kontribusi untuk negara dalam hal kebutuhan energi yang saat ini memang dirasa kurang. Tetapi dari sisi dampak sosial, kata dia, masyarakat sekitar lokasi keluarnya lumpur masih mengalami trauma.
“Jadi di lokasi lumpur itu banyak masyarakat yang mengalami trauma. Tentu saja rencana itu harus dikaji ulang. Saya berharap, aspek atau dampak sosialnya ke masyarakat itu perlu dipertimbangkan.” ujar Syafullah yang akrab dipanggil Gus Ipul, di Surabaya, Minggu (10/1).
Diakuinya, Pemprov Jatim tidak punya kewenangan untuk menolak aktivitas eksplorasi di kawasan tersebut. Karena semua perijinan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Meskipun jika terjadi dampak sosial kepada warga, kata Ipul, Pemprov Jatim yang bertanggung jawab. Karena itu dia tidak ingin ada ketegangan atas kegiatan itu. Gus Ipul menambahkan, sebenarnya Pemprov Jatim sudah mengirim surat ke bupati setempat untuk menunda dulu rencana pengeboran. Sebab rencana tersebut dipastikan akan menuai konflik.
Maka dari itu, dia berharap pihak Lapindo Brantas dan masyarakat harus bertemu, termasuk dengan kementerian. Jika memang tidak ada titik temu maka rencana pengeboran harus dihentikan dulu. “Kami akan sampaikan ke Kementerian ESDM untuk bahan pertimbangan. Tetapi kalau kementrian menolak usulan kami, ya kami tidak punya wewenang,” kata Gus Ipul.
Artikel ini ditulis oleh:
