Jakarta, Aktual.com – DPRD DKI akan mengkaji ulang mekanisme anggaran untuk pengelolaan rumah susun di Jakarta. Sebab pengelolaannya saat ini dinilai belum efektif. Anggota Komisi D DPRD DKI, Prabowo Soenirman mengatakan anggaran pengelolaan rusun rawan tumpang tindih.
Menurutnya banyak item pekerjaan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI yang bersinggungan dengan dinas lain. “Penganggaran mereka antara perencanaan dan pengawasan nilainya hampir separuh dari nilai fisiknya. Itu juga lucu,” ujar politisi Gerindra itu, di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/9).
Menghindari tumpang tindih anggaran itu, Prabowo janji bakal mengkoreksi dan mencoret sejumlah item anggaran terkait pengelolaan rusun.
“Akan kita koreksi lagi. Contohnya, seperti biaya-biaya diklat itu banyak, biaya kerohanian juga, nanti kita bahas di komisi akan kami koreksi semua. Untuk saat ini kebijakannya dulu kami akan lihat,” kata dia.
Prabowo juga menyoroti soal penanggung jawab perawatan rusun yang menurut dia tidak sesuai bidangnya. “Perawatan yang harusnya dilaksanakan unit pengelola, tapi malah dilakukan oleh bidang. Mana bisa bidang tahu. Masa unit pengelolanya jadi administratif semua. Itu yang akan kita koreksi nanti,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
