RDPU Pansus RUU Pemilu : Verifikasi Faktual Oke, Tidak Juga Oke

Jakarta, Aktual.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan masukan yang diberikan empat partai baru dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) diharapkan menambah keyakinan Pansus terhadap perdebatan perlu tidaknya ambang batas presiden (President Thereshold/PT).

“Saya kira masukan partai-partai baru akan mempengaruhi pendapat fraksi-fraksi yang ada. Misalnya soal president thereshold partai yang usung tema menghapus ambang batas presiden dan meyakini tanpa president tresehold adalah amanat konstitusi, itu semakin yakin, artinya didukung partai baru,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/2).

Disampaikan, dalam RPDU tidak hanya soal ambang batas presiden yang diminta untuk ditiadakan. Berikut usulan agar verifikasi faktual dilakukan terhadap seluruh partai, baik partai baru maupun partai lama.

“Soal verifikasi faktual tidak ada perbedaan. Artinya, ternyata tidak ada keberatan asalkan partai lama dilakukan verifikasi juga, justru verifikasi faktual ini membantu mereka melakukan konsolidasi internal sebagai Parpol yang punya struktur hingga ke daerah,” paparnya.

Namun ada juga yang merasa ‘keberatan’. Sebab verifikasi faktual terhadap partai lama memunculkan kesan bahwa partai tersebut sebagai partai baru. Sementara yang berkembang di masyarakat, verifikasi faktual dilakukan cukup sekali seumur hidup seperti perusahaan.

“Kalau verifikasi parpol baru (sudah) clear tinggal verifikasi partai lama, apakah putusan MK itu sekali seumur hidup,” kata Lukman Edy.

Bagaimana posisi PKB terkait verifikasi faktual ini?

“Kita siap saja, verifikasi faktual oke, tidak juga oke. PKB partai yang stabil strukturnya, stabil di kab/kota, tidak masalah jika dilakukan verifikasi atau tidak. Saya pribadi sepakat, jika verifikasi membantu partai untuk merapihkan kepengurusan,” pungkasnya.

(Novrizal Sikumbang)

Artikel ini ditulis oleh: