Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supraktino (kanan) dan Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati (tengah) menjadi pembicra dalam acra diskusi di Jakarta, Kamis (7/1/2016). Diskusi tersebut membhasa tema "Realisasi APBN 2015" diskusi ini digelar usai pemerintah mengumumkan realisasi pelaksanaan APBN-P 2015 yang merupakan anggaran pertama pemerintah Presiden Jokowi.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran hingga akhir semester I-2016 telah mencapai Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan. Tahun lalu defisit anggaran hingga akhir semester I hanya tercatat sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB.

Terkait realisasi APBN-P 2016, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat hal tersebut merupakan wujud ketidakoptimalan pengelolaan.

“INDEF menganalisis ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh, pertama, persoalan administrasi birokrasi yang lamban tanpa adanya perbaikan,” ujar Enny di Jakarta, Senin (25/7).

Kedua, persoalan perencanaan dan implementasi harus linear. Perencanan harus baku dan jelas ketika diimplementasikan tanpa menimbulkan multitafsir.

Ketiga, masalah ketersediaan anggaran. “Kalau target penerimaan pemerintah tidak sesuai target, jangan-jangan ketersediaan anggaran untuk mengeksekusi anggaran itu memang tidak cukup,” kata Enny.

Dia mengatakan pemerintah perlu menyajikan transparansi pengelolaan anggaran untuk publik.

“Sekarang harus transparan pengelolaan pemerintah, bukan hanya masyarakat diberi penjelasan retoris yang mementingkan pertanyaan masyarakat terjawab. Persoalan yang berulang harus diselesaikan,” kata Enny.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS